Pemerintah secara resmi melantik Suryamin sebagai Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) menggantikan Rusman Heryawan yang ditunjuk sebagai Wakil Menteri Pertanian pada Oktober 2011

Sebelumnya Suryamin menjabat sebagai Sekertaris Utama BPS, kemudian mengemban tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS, selepas lembaga statistik nasional itu ditinggal Rusman.

BPS adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya, BPS merupakan Biro Pusat Statistik, yang dibentuk berdasarkan UU No. 6/1960 tentang Sensus dan UU No. 7/1960 tentang Statistik. Sebagai pengganti kedua UU tersebut ditetapkan UU No.16/1997 tentang Statistik.

Tugas Kepala BPS a.l. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BPS, menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BPS yang menjadi tanggung jawabnya, serta membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain.

Pada kesempatan ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana juga melantik dua pejabat Sekertaris Utama BPS Eri Hastoto dan Diputi bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Kecuk Suharyanto

Perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sragen menunjukkan kondisi yang positif. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah/kuantitasnya yang semakin menurun dari tahun ke tahun.Namun persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.  
Tingkat Kedalaman(P1) Kemiskinan Kabupaten Sragen (2,85) termasuk posisi ketiga setelah kabupaten Wonogiri(3,02) dan Klaten (2,95), berarti diantara semua kabupaten di ex-karisedenan Surakarta maka Kabupaten Sragen termasuk cukup dalam. Namun tingkat keparahan(P2) sedikit lebih baik dibandingkan Kabupaten Boyolali, Klaten, dan Wonogiri.